>>agus, medan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemprovsu yang didapat dari PT KIM per tahun hanya Rp450 juta, padahal untuk sektor ini pemerintah baik itu di pusat maupun daerah telah mengucurkan anggaran yang tidak sedikit.
Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi C DPRDSU dengan PT Kawasan Industri Medan (KIM), Kamis (7/1).
Dalam pertemuan tersebut, Dirut PT KIM Gandhi Tambunan menyatakan pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD untuk Pemprovsu. "Kita berupaya dengan mendatangkan para investor, apalagi dengan adanya AFTA 2010 kita tentu akan menghadapi persaingan dari produk China dan ini juga yang harus dipikirkan oleh Pemprovsu menghadapi ini," ujarnya.
Gandhi menjelaskan pihaknya sudah mengusulkan kepada Gubsu agar KIM dijadikan kawasan ekonomi khusus untuk mendatangkan para investor agar PAD lebih meningkat. Dia juga mengusulkan kepada Komisi C, agar saham pemerintah pusat yang 60 persen dibeli oleh Pemprovsu sehingga PAD yang didapat oleh Pemprovsu lebih banyak lagi.
Apa yang dijelaskan oleh Dirut PT KIM ini tentu membuat Anggota Komisi C kurang setuju seperti H Hidayatullah SE yang mengatakan fakta yang kita dapat bahwa banyak BUMD yang dibantu permodalan justru tidak meningkatkan PAD.
Dengan keterbatasan anggaran APBD Sumut, seharusnya bagaimana untuk meningkatkan PAD. "Kita mau penyertaan modal tapi dapat menghasilkan PAD lebih besar tidak seperti apa yang dilakukan oleh PT KIM kita sertakan modal tapi PAD yang dihasilkan lebih kecil dari pada suku bunga bank. Untuk apa kita sertakan modal lebih besar lagi kalau PAD yang didapat lebih kecil dari suku bunga bank," tukasnya.
Bahkan menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, lebih baik dana yang dimiliki Pemprovsu tersebut dimasukkan saja ke bank. "Sehingga pendapatannya lebih besar dan aman, daripada kita sertakan modal tapi hasil yang didapat kecil," ucap Dayat.
DPRD Sumut dalam hal ini Komisi C, kata Hidayatullah menginginkan penyertaan modal tapi dengan tingkat keuntungan harus lebih. "Dan kita minta juga kepada Gubsu dalam mengambil kebijakan harus lebih memberikan apresiasi yang baik untuk masyarakat, jangan yang kebijakan yang mengakal-akali," ketusnya. ***
