>>kodir pohan, tapsel
    Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan, DR Ali Pada Harahap MPd, mengungkapkan, Perguruan tinggi swasta di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) sangat butuh perhatian Pemprov Sumatera Utara. Khususnya mengenai peningkatan mutu dan sumber daya manusia tenaga pendidik atau dosennya.
    Ungkapan itu disampaikan Ali Pada Harahap saat menerima kunjungan anggota DPRDSU, Syahrul M Pasaribu, yang juga bakal calon Bupati Tapsel 2010, dan Mulkan Ritonga, Selasa, kemarin, dihadiri Ketua BEM dan MPM serta pengurus.
   Dia tahu, APBD Pemprovsu menampung dana bantuan pembiayaan pendidikan dosen. Tapi menurut Ali Pada Harahap selama ini merasa pembagiannya kurang merata, "Padahal kita juga sangat membutuhkan dana itu dalam rangka peningkatan SDM tenaga pendidik," katanya.
   Diakuinya juga perguruan tinggi swasta di Tabagsel pada khususnya sangat sulit untuk mendapatkan bantuan tersebut. "Untuk bisa mendapatkan alokasi bantuan itu terus terang kita harus punya link atau kedekatan dengan ‘orang tertentu' di tingkat provinsi," tandasnya.
Kedekatan menurut Ali Pada, bisa saja karena sering jumpa dan berkomunikasi. "Tanpa membangun kedekatan dengan pihak propinsi yakin kita akan tertinggal," sebutnya.
   Karenanya, Ali Pada berharap kepada anggota DPRDSU asal daerah pemilihan Sumut VI atau putra asli Tabagsel yang terpilih dari daerah lain, untuk turut memperjuangkan pengalokasian anggaran bantuan tersebut. Karena semua itu semata untuk peningkatan mutu pendidikan daerah.
   Dijelaskan, STKIP yag dipimpinnya itu sudah berusia 28 tahun dan sekarang 10 orang dosennya sedang melanjutkan pendidikan program pasca sarjana. Tiap tahun STKIP menghasilkan 500 orang sarjana dengan aneka ragam disiplin ilmu.
Sekarang ini, tambah mantan Kadis Pendidikan Tapsel dan Palas itu, minat dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga pasca sarjana sangat minim. Karena yayasan hanya menanggung separuh dari biaya pendidikan tersebut dan separoh lagi ditanggulangi dosen.
"Coba kalau bantuan dana pendidikan di APBD Pemprovsu itu dibagi rata, mungkin minat dosen untuk melanjutkan pendidikannya akan semakin tinggi dan terciptalah tenaga pendidik handal dan standrat program nasional," jelasnya.
   H.Syahrul Martua Pasaribu selaku anggota DPRDSU dan bakal calon bupati Tapsel 2010, tidak menepis ungkapan ketua STKIP. Syahrul membenarkan adanya subsidi dana pendidikan di APBD Sumut. Selain itu ada juga subsidi dana kesejahteraan guru dan bantuan untuk siswa miskin.
Menurutnya, anggota DPRDSU daerah pemilihan Sumut VI dan putra Tabagsel dari daerah pemilihan lain, sudah berjuang semaksimal mungkin. Alokasi subsidi dana pendidikan untuk perguruan tinggi swasta di Tabagsel sebenarnya sudah tergolong cukup jika dilihat secara keseluruhan.
    Dia mengakui tentang kurangnya pemerataan pada pembagian hibah anggaran tersebut. Karena hal ini sebenarnya berkaitan dengan cara berjuang dan keseriusan pihak yang ingin mendapatkannya. Kedekatan itu sangat perlu, dan sebenarnya harus dibantu pemerintah daerah.
"Seyogianya pemerintah daerah selalu melakukan komunikasi baik dengan pihak Propinsi maupun pusat, tanpa adanya pendekatan yang komunikatif, yakinlah optimisme untuk percepatan pembanagunan satu daerah termasuk di sektor pendidikan akan berjalan lamban," kata Syahrul.
Kendati demikian, Syahrul berjanji menerima hal tersebut sebagai masukan untuk nantinya diperjuangkan di tingkat provinsi. Selama ini kita tetap berjuang semaksimal mungkin dan hasilnya sudah banyak. Bahkan saya pernah memperjuangkan bantuan dana pendidikan bersama Pak Ali Pada saat menjabat Kadis Pendidikan Tapsel," bebernya.
   Syahrul kembali menyinggung, perjuangan anggota DPRDSU saja sebenarnya tidak cukup, tapi harus dibarengi perjuangan dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah. Sayangnya, tidak semua kepala daerah peduli dan serius untuk mendapatkannya.
    Sebenarnya sejumlah daerah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran untuk pendidikan dan malah lebih. Tapi tetap saja tidak memberi pengaruh apapun terhadap peningkatan pendidikan daerah, karena pengalokasiannya tidak tepat guna.
     Keinginan dan niat baik pemeritah daerah, utamanya kepala daerah dalam peningkatan mutu pendidikan, harusnya dibarengi dengan perencanaan yang tepat sasaran. Selain itu kepala daerah bersama stake holdernya harus jujur dan rajin menjalin hubungan ke tingkat atas.
"Jemput bola itu sangat perlu, jangan cuma tunggu bola dan mengharap perjuangan orang lain serta bertumpu dengan DAU (dana alokasi khusus). Kalau demikian halnya siapapun bisa," kata Syahrul memberi pengertian.***