>> imbc, medan
           Gubsu H Syamsul Arifin SE meminta masukan dari pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut agar memberikan solusi terbaik sehingga dana insentif untuk para guru yang dialokasikan oleh Pemprovsu dapat tersalur dengan baik tanpa terkendala, tepat waktu dan tepat sasaran.
"Saya tidak habis fikir, kenapa hingga saat ini masih terdengar berbagai keluhan dari sejumlah guru tentang penyaluran dana insentif ini. Ada yang mengatakan belum menerima, ada yang bilang dipotong dan ada yang bilang belum tepat sasaran dan sebagainya," ujar Gubsu saat menerima pengurus PGRI Sumut di Gubernuran Medan, Kamis (18/2) sore.
Padahal, tegas Gubsu didampingi Kaban Kesbang Linmas Provsu H Darwinsyah SH, Kepala Biro Binsos H Hasbullah Lubis dan pejabat Dinas Pendidikan Sumut, dana insentif untuk para guru tahun 2009 tersebut sudah disalurkan seluruhnya melalui Pemkab dan Pemko se-Sumut.
"Kita sudah salurkan dana tersebut melalui bantuan daerah bawahan (BDB) masing-masing kabupaten dan kota. Memang peraturan tidak membolehkan kita (Pemprovsu - red) menyerahkan dana itu langsung kepada guru karena sesuai kewenangan otonomi daerah maka Pemkab dan Pemko lah yang menyerahkannya kepada para guru. Kita sudah salurkan dana itu melalui BDB, namun kenapa masih ada banyak keluhan ?" tegas Gubsu kepada pengurus PGRI Sumut.
Pada kesempatan ini, kepengurusan PGRI Sumut hasil Konferensi Luar Biasa 18 - 19 Desember 2009 dan telah dilantik Ketua Umum PGRI Pusat DR Sulistio MPd datang memperkenalkan diri kepada Gubsu.
Mereka adalah Dra Hj Yustini Hamnah Lubis M Hum (Ketua), Asliani Harahap SH MH (Wakil Ketua), Rohanim SPd (Wakil Ketua), Drs Darliswan (Sekretaris), Drs Hailullah Harahap (Wakil Sekretaris), Dra Siti Basyaria Ritonga (Bendahara) serta para ketua biro yakni Drs M Nurdin MPd, Baginda Harahap SpD, Drs Ujian L Gaol MPd, Drs Mahfud Hamdi, Drs Henry Sir MPd, H Dedi Masry Lc MA dan Drs Kasmuda Sir.
Para pengurus juga mengadukan dan meminta bantuan Gubsu karena hingga saat ini kepengurusan PGRI Sumut hasil Konferensi Luar Biasa tersebut belum juga dapat memasuki Kantor PGRI Sumut di Medan karena gedung kantor atau sekretariat yang sejak dari dulu dipakai oleh PGRI Sumut masih dikuasai oleh oknum-oknum kepengurusan lama.
Gubsu menerima aspirasi tersebut dan meminta agar kepengurusan ini dapat melakukan upaya yang lebih baik untuk membicarakan permasalahan ini secara konstitusional dan menugaskan pihak Dinas Pendidikan Sumut mempelajari permasalah dimaksud sehingga diperoleh upaya secara baik.
Tentang dana insentif guru yang masih menuai banyak masalah, Gubsu berharap agar PGRI Sumut memberikan masukan agar diperoleh upaya yang lebih baik di masa mendatang tentang penyalurannya.
"Jangan niat baik Pemprovsu ini malah menjadi beban. Betapa tidak, meski Pemprovsu sudah menyalurkan dana itu melalui BDB kepada Pemkab dan Pemko namun masih banyak keluhan bahkan tudingan yang macam-macam kepada Pemprovsu sehingga perlu ada suatu metode yang mungkin lebih baik namun sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku," ujar Gubsu. ***