>> nida, medan
Kepemimpinan Gubsu H Syamsul Arifin SE telah mengangkat citra Sumut dalam berbagai hal. Bahkan Sumut kini dipercaya pemerintah pusat, sebagai salah satu koridor ekonomi nasional.
Demikian Ketua MUI Sumut, Prof DR H Abdullah Syah MA menjawab wartawan di Medan, Rabu (24/2), menanggapi unjukrasa menghujat Gubsu di gedung DPRDSU Selasa lalu.
Kondisi Sumut yang kondusif dengan kepercayaan yang tinggi dari pemerintah pusat, sudah lama tidak dinikmati Sumut yang akhirnya membuat Sumut tertinggal dari provinsi tetangga.
Maka demi masa depan Sumut untuk bisa sejajar dengan kota atau daerah maju di kawasan Asia Tenggara, gubernur pilihan rakyat Syamsul Arifin diminta tegar menghadapi hujatan segelintir orang yang dialamatkan kepadanya. Karena hujatan dan fitnah merupakan upaya pihak-pihak yang tidak senang atas keberhasilan diraih Sumut saat ini.
Kepada semua pihak, Abdullah Syah juga mengharapkan untuk tidak memprovokasi masyarakat dengan memaksakan kehendak. Karena terlepas dari kekurangan yang ada, kepemimpinan Syamsul Arifin sebagai Gubsu sudah menunjukkan keberhasilan.
Kepercayaan pemerintah pusat yang makin tinggi ke Sumut seperti dicanangkannya Sumut sebagai satu dari tiga daerah koridor ekonomi RI dengan dana pengembangan Rp12,5 triliun serta tingginya minat investor berinvestasi di Sumut, membuktikan daerah ini makin membaik dan ujungnya akan memberdayakan perekonomian masyarakat.
Karenanya, biarkan Syamsul Arifin menjalankan tugasnya sebagai Gubsu mewujudkan visi dan misi agar rakyat tidak lapar, tidak bodoh, tidak sakit dan memiliki masa depan.
"Saya yakin dibawah kepemimpinan Syamsul Arifin, Sumut akan mampu bersaing dengan negara tetangga. Sumut kaya SDM dan SDA dan peluang untuk maju sudah mulai nampak", katanya.
Dia juga mengingatkan semua pihak bahwa Syamsul Arifin adalah Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dalam Pilgubsu yang demokratis. Maka dalam berdemokrasi, siapa yang terpilih harus didukung dan jangan dijegal dengan cara-cara tidak terpuji.
Jika Syamsul dituduh terlibat masalah ketika menjadi Bupati di Langkat, hal tersebut tentu sudah masuk ranah hukum. Ada jabatan yang berwenang mengurusi hal itu, tanpa harus diintervensi dengan aksi-aksi yang mengganggu pihak lain.
"Jika ada bukti-bukti, serahkan kepada yang berwenang. KPK sebagai lembaga menangani kasus korupsi sudah professional, jadi tidak perlu diajari lagi", kata Abdullah Syah.
Menyinggung unjukrasa, dalam negara berdemokrasi adalah sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Namun unjukrasa harus santun, tidak anarkis dan tidak menjadi sarana menebar fitnah dan pemaksaan hendak.
Manusia kata Abdullah Syah tidak ada yang sempurna, selain memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan. Maka tindakan mengejek, menghina dan memfitnah orang lain, lebih-lebih menyakiti baik pisik maupun psikis sebaiknya tak dilakukan.
Jaga Persatuan
Sebelumnya, MUI Sumut juga mengeluarkan himbauan menanggapi suasana politik yang agak meningkat sebagai akibat pelaksanaan Pilkada kabupaten/kota.
Ditandatangani Ketua dan Sekretaris MUI Sumut Prof DR H Abdullah Syah MA dan Sekretaris Prof DR H Hasan Bakti Nst MA, ummat Islam dihimbau tetap menjaga persatuan dan kesatuan umat.
Hindarkan diri dari saling memfitnah dan permusuhan serta menghidupkan rasa persaudaraan dan saling tolong menolong antara sesama umat.
Agar umat Islam menggunakan hak pilihnya dan tidak Golput, karena akan merugikan umat secara keseluruhan. Perbedaan partai dan perbedaan pilihan diharapkan tidak sampai merusak ukhwah islamiyah, sehingga Pilkada dapat berjalan dengan tertib dan aman dalam bingkai ukhwah.
MUI Sumut juga menghimbau agar umat Islam memilih calon yang memenuhi kriteria pemimpin dalam Islam (Shiddiq, amanah,tabligh,fathanah).
Agar pemilih tidak mau dipengaruhi oleh politik uang dengan tidak mau menjual suaranya dengan imbalan uang. Agar melaksanakan kampanye secara santun dan bernuansa ukhwah dengan tidak saling memfitnah diantara satu dengan yang lain. ***
