>> imbc, medan
Sekretaris Mentri BUMN, Muhammad Said Didu, Rabu (24/2) berjanji agar Pelindo I Medan untuk melakukan kajian strategis ulang agar pelabuhan Asahan, untuk dioperasikan setelah terbengkalai selama 15 tahun.
Janji ini diucapkan Said Didu menjawab pertayaan anggota Komisi B, DPRD Sumut, Bustami HS yang merasa sangat berkepentingan terhadap pengoperasian pelabuhan tersebut. Dimana saat ini pelabuhan yang dianggap lengkap itu menjadi tempat maksiat selama ini.
Menurut Said Didu, pihaknya akan memerintahkan manajemen Pelindo I Medan untuk menurunkan tim melakukan kaji ulang terhadap kemampuan sarana dan prasarana pelabuhan tersebut.
"Bahkan dilain hal diharapkan peranan DPRD Sumut untuk melakukan koordinasi antara pemerintah Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kementrian BUMN dan pemerintah Sumatera utara," jelasnya.
Said Didu juga mengakui bahwa tidak beroperasinya pelabuhan itu selama ini, tak lepas dari kendala yang diakibatkan oleh sarana infrastruktur yang masih lemah. Terutama bila melihat kepentingan transfortasi angkutan darat, seperti truk dan angkutan kontiner untuk melakukan bongkar muat.
Hal lain juga tidak kalah pentingnya kajian strategis perlunya pengerukan terhadap sedimentasi yang kini sangat mempengaruhi kedalaman muara Sungei Asahan. Dimana sedimentasi disana sudah sangat mempengaruhi terhadap daya apung untuk mengimbangi ambang batas pelabuhan yang mempunyai ketinggian hingga 2 meter dari permukaan air.
"Karenanya diperlukan pengerukan muara sungai secara rutin dan terukur hingga dapat digunakan oleh kapal yang akan bongkar muat maupun kepentingan nelayan setempat," ujar Didu penuh keyakinan.
Sementara itu, anggota komisi B, DPRD Sumut yang juga berasal dari daerah pemilihan (Dapem) IV itu tetap akan menagih janji kementrian BUMN tersebut, agar pelabuhan dapat dioperasikan secara tepat bagi kepentingan pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Asahan dan sekitarnya.
"Kita akan tetap mengawal terhadap janji kementrian BUMN tersebut, agar segera dapat terlaksana. Bila tidak saya akan terus menerus menagih janji itu kepada kementrian BUMN setiap bulan bila diperlukan ke Jakarta," jelas Bustami. ***
