>>imbc, medan
Meski ‘hujan' hujatan, tak mengurungkan niat Komisi B DPRD Sumut untuk berangkat ke Beijing, Cina. Informasi yang dihimpun imbc, Selasa (27/7), anggota Komisi B diketahui berangkat pada Senin sore. Keberangkatan itu, sesuai pula dengan jadwal undangan Gubernur Tibet, pada 27 Juli hingga 4 Agustus mendatang.
Bedanya, undangan Gubernur Tibet itu ditujukan pada pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Badan Investasi dan Promosi (Bainprom), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta pengurus Asosiasi Kota Kembar antara Sumut dan Beijing. Sedangkan Komisi B DPRD Sumut tidak diundang.
Lebih buruk diketahui, kepergian dewan yang menghabiskan miliaran rupiah uang rakyat tersebut, hanya untuk melihat pameran makanan.
Curi Undangan Pemprovsu
Menanggapi persoalan tersebut, Praktisi Hukum Julheri Sinaga, Senin (26/7) mengatakan, kepergian Komisi B DPRD Sumut ke negara komunis Cina adalah perbuatan illegal.
Pasalnya kata Julheri, undangan tersebut tidak ditujukan langsung ke dewan, melainkan kepada Pemprovsu. Itu artinya, Komisi B DPRD Sumut telah ‘mencuri' undangan milik Pemprovsu.
"Dewan telah ‘mencuri' undangan milik Pemprovsu. Arti mencuri adalah mencari kesempatan untuk bisa pelesiran ke luar negeri," ucapnya.
Tak hanya itu, Julheri menilai, anggota dewan meloby pimpinan Pemprovsu untuk diikut sertakan dalam kunjungan tersebut.
"Mana mungkin bisa ikut ke Beijing, sedangkan undangan tidak ditujukan kepada mereka (dewan). Ini menggambarkan dewan, telah meloby pejabat Pemprovsu untuk ikut," terangnya.
Penderitaan Rakyat
Kemudian Julheri menerangkan, ngototnya Komisi B DPRD Sumut pelesiran ke luar negeri, merupakan bukti bahwa wakil rakyat tersebut tidak peka terhadap persoalan rakyat miskin di Sumut. Apalagi terangnya, hanya sekedar melihat pameran makan.
Harusnya lanjut pengacara berambut gondrong ini, biaya perjalanan ke Beijing bersama rombongan Pemprovsu dapat dialokasikan bagi rakyat miskin, khususnya bagi anak-anak tidak mampu bersekolah, karena ketiadaan biaya.
"Sebagai wakil rakyat, dewan seharusnya mewakili kepentingan rakyat. Saat ini banyak anak-anak tidak mampu bersekolah karena biaya pendidikan yang tinggi. Alangkah mulianya dewan tersebut, bila disumbangkan kepada anak-anak tersebut," ucapnya. ***
